header
Portal Setjen Departemen Keuangan RI
Berita
 
Selasa, 10 Juli 2012
Sosialisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta - Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan Tahun 2011, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan PNBP. Sosialisasi yang diikuti oleh 100 pegawai dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Pusat-pusat lingkup Sekretariat Jenderal ini diselenggarakan pada Kamis (5/7) di Gedung Djuanda I lantai 9.

Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi ini, Kasubdit Penerimaan Kementerian/Lembaga I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Hidayat Kusumo Rahardjo, Kepala Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga I B DJA Dodi Kusmayadi, Kepala Seksi BMN II A Direktorat Jenderal (DJKN) Kekayaan Negara Melly Maiesta, dan Kepala Seksi BMN II B DJKN Iswati.

Dalam paparannya, Hidayat menyampaikan bahwa kendala pengelolaan PNBP terkait dengan temuan BPK antara lain menyangkut tiga hal pokok. Pertama, terdapat pungutan PNBP yang dilakukan oleh kementerian/lembaga tanpa dasar hukum yang disyaratkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997, yaitu tidak adanya Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan tarif PNBP yang dipungut serta terdapatnya pungutan biaya pelayanan yang melebihi/kurang dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Kedua, atas PNBP yang dipungut tersebut terdapat beberapa kementerian/lembaga yang menggunkannya secara langsung, sehingga menyalahi ketentuan yang seharusnya disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara. Ketiga, terdapat PNBP yang terlambat/tidak disetor ke Kas Negara.

Oleh karena itu, para narasumber berharap agar dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP ini tidak ada pungutan di luar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Keuangan, tidak ada temuan penggunaan langsung, tidak ada terlambat setor, serta tidak ada penggunaan di luar unit penghasil.

Terkait dengan materi tata cara pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang disampaikan oleh Melly Maiesta, sosialisasi ini dimaksudkan agar para pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Keuangan mampu menyikapi perkembangan sesuai kondisi dan praktik umum di masyarakat terkait sewa BMN. Selain itu, sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan penegasan pemisahan pemanfaatan MBN yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kemenerian/lembaga dalam PP tentang PNBP, memenuhi asas keadailan dalam pelasksanaan sewa BMN, dan melakukan tertib adminstrasi dalam pelaksanaan sewa BMN guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN, dengan tetap menjunjung tinggi good governance.(Biro Perencanaan dan Keuangan)


[ Kembali ]

>> Berita
Pusat LPSE Gelar Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah TA 2014
Sekretaris Jenderal Buka Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Tahun 2014
Sekretaris Jenderal Lantik 97 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal
 
>> Pengumuman
HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ANGGARAN PROGRAM SOSIALlSASI/PUBLlKASI, IKLAN/PROMOSI DAN KAMPANYE DI KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK
Sosialisasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
Tata Cara Pengisian SPT dengan Menggunakan Aplikasi E-Filing
 
>> Peraturan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-11/MK.1/2013 tentang Survei Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
 
>> Agenda
Rapat Kerja Pengadilan Pajak
Pembinaan Teknis dan Etika Peradilan oleh MA
copyright 2011 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal |
plug-in yang dibutuhkan Adobe Reader
Peta Situs | Hubungi KamiLegal