header
Portal Setjen Departemen Keuangan RI
Berita
 
Rabu, 19 Desember 2012
Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
Jakarta - Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Senin (17/12) di Ruang Rapat Biro Perencananaan dan Keuangan Gedung Djuanda I Lantai 9.

Dalam sosialisasi tersebut, narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendendaharaan Midden Sihombing memaparkan bahwa terdapat 11 poin kerangka yang diatur dalam PMK tersebut, diantaranya Pejabat Perbendaharaan Negara; Penyelesaian Tagihan Negara; Pembayaran Pengembalian Penerimaan; Pembayaran Tagihan Yang Bersumber Dari Penggunaan PNBP; Pembayaran Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri; Koreksi/Ralat Pembatalan SPP, SPM Dan SP2D; Pelaporan Realisasi Anggaran; Pelaksanaan Pembayaran Pada Akhir Tahun Anggaran; Pelaporan Realisasi Anggaran; Pengawasan Dan Pengendalian Internal; dan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Acara yang dihadiri oleh Bagian Keuangan unit eselon I dan unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail permasalahan-permasalahan yang masih terjadi di lapangan. Dalam PMK Nomor 190 Tahun 2012 tersebut, diterangkan kembali bagaimana penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) oleh KPA serta tugas dan wewenangnya, serta Bendahara Pengeluaran agar tidak lagi menjadi perdebatan di lingkungan satuan kerja (satker). Secara umum, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi: uang/surat berharga yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan pembayaran LS (langsung) melalui Bendahara Pengeluaran; dan uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti dropping dana Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dan potongan pajak yang belum disetor.

Terkait penyelesaian tagihan negara, ia memaparkan beberapa penjelasan, seperti mekanisme pembayaran dengan LS, mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), Pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penerbitan SPM, serta Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa masih ada Kementerian/Lembaga/Satker yang belum melakukan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai, antara lain satker di lingkungan Kementerian Pertahanan (Tentara Nasional Insonesia/TNI), satker di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), satker yang membayar Hak Keuangan Pejabat Negara (tidak menggunakan sebutan gaji), Pejabat setingkat Menteri (Kepala BPN, dsb), Wakil Menteri, Komisioner non Pejabat Negara (KPAI, KPU, Komnas HAM, dsb), satker Kementerian Luar Negeri untuk gaji PNS yang ditugaskan pada perwakilan RI di luar negeri.

Dengan adanya PMK Nomor 190/PMK.05/2012 ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 beserta petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005, PER-57/PB/2010, PER-11/PB/2011, dan PER-41/PB/2012 serta PMK Nomor 170/PMK.05/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(Biro Perencanaan dan Keuangan)


[ Kembali ]

>> Berita
Pusat LPSE Gelar Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah TA 2014
Sekretaris Jenderal Buka Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Tahun 2014
Sekretaris Jenderal Lantik 97 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal
 
>> Pengumuman
HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ANGGARAN PROGRAM SOSIALlSASI/PUBLlKASI, IKLAN/PROMOSI DAN KAMPANYE DI KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK
Sosialisasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
Tata Cara Pengisian SPT dengan Menggunakan Aplikasi E-Filing
 
>> Peraturan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-11/MK.1/2013 tentang Survei Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
 
>> Agenda
Rapat Kerja Pengadilan Pajak
Pembinaan Teknis dan Etika Peradilan oleh MA
copyright 2011 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal |
plug-in yang dibutuhkan Adobe Reader
Peta Situs | Hubungi KamiLegal