header
Portal Setjen Departemen Keuangan RI
Berita
 
Senin, 28 Januari 2013
Sosialisasi KMK Nomor 5 Tahun 2013 dan KMK Nomor 6 Tahun 2013
Jakarta - Biro perencanaan dan Keuangan menyelenggarkan sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 5/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sosialisasi dilakukan pada 21 Januari 2013 di Ruang Rapat Biro Perencanaan dan Keuangan lantai 9 Gedung Juanda I.

Acara yang melibatkan bagian keuangan dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sumiyati dengan narasumber Kepala Bagian Perbendaharaan Suroso. Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menerangkan bahwa penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Lainnya sesuai KMK tersebut dimaksudkan untuk melengkapi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada KMK Nomor 5 Tahun 2013, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, penunjukan KPA di lingkungan Kementerian Keuangan pada prinsipnya ditetapkan melekat secara jabatan (bersifat ex officio) pada Kepala Satuan Kerja berkenaan. Kedua, kecuali pada satuan kerja (satker) setingkat eselon I, satker sementara dan satker Badan Layanan Umum (BLU), Pengguna Anggaran (PA) dapat menunjuk pejabat selain satker. Ketiga, dalam hal terdapat kekosongan jabatan KPA, maka ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas KPA (Plt. KPA) yang mempunyai kewenangan yang sama dengan KPA. Keempat, dalam hal kepala satker bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PA dapat menunjuk pejabat lain yang berstatus PNS sebagai KPA. Kelima, dalam keadaan tertentu, PA dapat menunjuk KPA yang bukan PNS dengan pertimbangan efektivitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output/kinerja yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Keenam, penunjukan KPA yang bukan PNS harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan. Terakhir, perangkapan jabatan, di mana KPA merangkap PPK atau PPSPM.

Sementara, beberapa hal yang disampaikan dalam KMK Nomor 6 Tahun 2013 antara lain: pertama, KPA untuk dan atas nama PA berwenang menetapkan PPK dan PPSPM; kedua, PPSPM adalah Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi/Kepala Subbagian Perbendaharaan/Kepala Subbagian Verifikasi/ Kepala Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga/Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal/Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan/Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal/Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis; ketiga, Jika PPK dan PPSPM berhalangan tetap/sementara, KPA menetapkan PPK dan PPSPM pengganti; keempat, Kepala satker untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Dengan sosialisasi ini, semua bagian keuangan unit eselon I diharapkan dapat memahami dan mengerti turunan dari PMK Nomor 190 Tahun 2012 khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan terkait penunjukan KPA dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Lainnya.
(Biro Perencanaan dan Keuangan)


[ Kembali ]

>> Berita
Pusat LPSE Gelar Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah TA 2014
Sekretaris Jenderal Buka Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Tahun 2014
Sekretaris Jenderal Lantik 97 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal
 
>> Pengumuman
HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ANGGARAN PROGRAM SOSIALlSASI/PUBLlKASI, IKLAN/PROMOSI DAN KAMPANYE DI KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK
Sosialisasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
Tata Cara Pengisian SPT dengan Menggunakan Aplikasi E-Filing
 
>> Peraturan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-11/MK.1/2013 tentang Survei Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
 
>> Agenda
Rapat Kerja Pengadilan Pajak
Pembinaan Teknis dan Etika Peradilan oleh MA
copyright 2011 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal |
plug-in yang dibutuhkan Adobe Reader
Peta Situs | Hubungi KamiLegal