header
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
 
 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
e- Procurement:

Apa itu e-Procurement?

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Latar Belakang e-Procurement :

a. Tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
b. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Tujuan e-Procurement:

Untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui media elektronik antara panitia dan penyedia jasa
 

Manfaat e-Procurement :

a. Mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar Penyedia, maupun antar Penyedia dan PPK/Panitia;
b. Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat;
c. Menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia;
d. Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan

Apa itu LPSE Kementerian Keuangan?

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik pada instansi vertikal di lingkungan kementerian keuangan, dan intansi/lembaga lainnya yang telah mengadakan perjanjian kerja sama yang tertuang dalam  nota kesepahaman (MOU)

Fungsi LPSE Kementerian Keuangan?

LPSE Kementerian Keuangan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola sistem e-Procurement;
2. Menyediakan pelatihan kepada Panitia dan Penyedia barang/jasa;
3. Menyediakan sarana akses internet bagi Panitia dan Penyedia barang/jasa;
4. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem e-Procurement kepada Panitia dan Penyedia barang/jasa;
5. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Panitia dan Penyedia barang/jasa.

Jenis-Jenis Layanan
Pelayanan e-Procurement  yang diberikan meliputi :

1. Pelayanan Hepldesk
2. Pelayanan Verifikasi Calon Penyedia
3. Pelayanan Pembentukan Admin Agency pada Kementerian/Lembaga
4. Pelayanan Pelatihan e-Procurement
5. Pelayanan Bidding Room
6. Unit Layanan e-Procurement di Daerah

>> Berita
Pusat LPSE Gelar Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah TA 2014
Sekretaris Jenderal Buka Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Tahun 2014
Sekretaris Jenderal Lantik 97 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal
 
>> Pengumuman
HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ANGGARAN PROGRAM SOSIALlSASI/PUBLlKASI, IKLAN/PROMOSI DAN KAMPANYE DI KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK
Sosialisasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
Tata Cara Pengisian SPT dengan Menggunakan Aplikasi E-Filing
 
>> Peraturan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-11/MK.1/2013 tentang Survei Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
 
>> Agenda
Rapat Kerja Pengadilan Pajak
Pembinaan Teknis dan Etika Peradilan oleh MA
copyright 2011 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal |
plug-in yang dibutuhkan Adobe Reader
Peta Situs | Hubungi KamiLegal