header
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
 
 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Layanan
1. Pelayanan Hepldesk
 
a.

Deskripsi :
Merupakan pelayanan pemberian bantuan atas pertanyaan maupun informasi yang disampaikan oleh pihak pengguna LPSE (baik penyedia barang/jasa, panitia, maupun admin agency), baik yang dilakukan melalui email, telepon maupun datang langsung (walk in user).

b. Pihak yang dilayani/Stakeholder :
1)  Penyedia barang/jasa;
2) Panitia di lingkungan Departemen Keuangan dan Kementerian/Lembaga;
3)  Admin agency.
c. Janji Layanan :
1) Jangka waktu penyelesaian 1-24 jam sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh pengguna jasa LPSE;
2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan;
3) Persyaratan administrasi dokumen terkait yang akan dikonsultasikan.
d. Prosedur Kegiatan
1) Awal : Penyedia menyampaikan pertanyaan melalui aplikasi eProc, telepon atau datang langsung (walk in user);
2) Akhir : Bagian Helpdesk LPSE menjawab dan mencatat pertanyaan dan jawaban yang disampaikan serta menayangkannya pada FAQ LPSE.
e. Keluaran/Hasil (output) :
Penayangan pertanyaan dan jawaban dari penyedia pada FAQ LPSE.
 
2. Pelayanan Verifikasi Calon Penyedia
a. Deskripsi :
Merupakan kegiatan verifikasi terhadap seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran serta melakukan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi (dalam bentuk user id dan password).
b. Pihak yang Dilayani (stakeholder)
Penyedia Barang/Jasa.
c. Janji Layanan :
1) Jangka waktu penyelesaian :
a. 1 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar jika tidak dilakukan survey oleh verifikator;
b. 4 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar jika dilakukan survey oleh verifikator
2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan;
3) Persyaratan administrasi, berupa :
i. Formulir Pendaftaran (Form Penyedia);
ii. Formulir Keikutsertaan;
iii. KTP Direksi/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan dan Admin (fotokopi);
iv. NPWP (asli dan fotokopi);
v. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) / Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK) / Ijin usahasesuai dengan bidang masing-masing (asli dan fotokopi);
vi. Tanda Daftar Perusahaan (asli dan fotokopi);
vii. Akta Pendirian sampai dengan Perubahan Terakhir (asli dan fotokopi);
viii. Surat Keterangan Domisili (asli dan fotokopi);
ix. Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT) Paja Penghasilan (PPH) tahun terakhir;.
x. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 25,  3 bulan terakhir.
d. Proses
1) Awal  : Penyedia menyampaikan berkas permohonan kepada verifikator LSPE;
2) Akhir : Verifikator LPSE secara otomatis melalui aplikasi LPSE mengirimkan kode akses kepada penyedia melalui email dan menyerahkan kembali berkas permohonan.
e. Keluaran/Hasil (output)
Kode akses (User ID dan Password).
 
3. Pelayanan Pembentukan Admin Agency pada Kementerian/Lembaga
a. Deskripsi :
Merupakan kegiatan penyediaan space pada sistem LPSE Departemen Keuangan yang diperuntukkan Kementerian/Lembaga Negara selain Departemen Keuangan, mulai dari Pelatihan Admin Agency sampai terbentuknya Hak Akses Sistem LPSE dalam Admin Agency.
b. Pihak yang Dilayani/Stakeholder :
Kementerian/Lembaga Negara selain Departemen Keuangan.
c. Janji Layanan :
1) Jangka waktu penyelesaian dalam waktu dua minggu setelah diterima surat Permohonan;
2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan;
3) Persyaratan administrasi, berupa: Surat Permohonan dari Sekjen K/L.
d. Proses
1) Awal  : Kementerian/Lembaga Negara selain Departemen Keuangan mengajukan permohonan penggunaan LPSE Departemen Keuangan;
2) Akhir : Terbentuknya Admin Agency dengan diberikannya Hak Akses pada Sistem LPSE Departemen Keuangan oleh Kementerian/Lembaga Negara selain Departemen Keuangan.
e. Keluaran/Hasil (output) :
Admin Agency (Hak Akses Sistem LPSE Departemen Keuangan).
 
4. Pelayanan Pelatihan e-Procurement
a.

Deskripsi
Merupakan kegiatan pelatihan e-Procurement yang diperuntukkan bagi Admin Agency, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Negara/Komisi lainnya sebagai pengguna sistem, dan penyedia barang/jasa (vendor).Pelatihan rutin untuk PPK/Panitia diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada minggu kedua dan keempat setiap bulan bertempat di ruang pelatihan Pusat LPSE, sedang untuk penyedia (vendor) diadakan setiap hari Rabu pada minggu kedua dan minggu keempat.

b. Pihak yang dilayani (stakeholders)
1) Internal : Admin Agency, Para Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan di lingkungan unit eselon I Kementerian Keuangan;
2) Eksternal : - Admin Agency, Para Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan di
   lingkungan Kementerian/Lembaga/Komisi sebagai pengguna sistem;
      - Para penyedia barang/jasa (vendor).
c. Janji Layanan
Tidak ada biaya atas jasa pelayanan
d. Proses
1) Awal : Admin Agency, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Negara/Komisi lainnya sebagai pengguna sistem, dan penyedia barang/jasa (vendor) melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelatihan yang dapat dilakukan baik secara langsung atau melalui email lpsedepkeu@gmail.com atau melalui telepon ke (021) 3449230 psw 6090. Selanjutnya kepada yang bersangkutan akan diinformasikan oleh petugas helpdesk mengenai jadwal waktu pelatihan, serta konfirmasi atas kehadirannya.
2) Akhir : Terlaksananya pelatihan bagi Admin Agency, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Negara/Komisi lainnya sebagai pengguna sistem, dan penyedia barang/jasa (vendor).
e. Keluaran/Hasil (output) :
Pelaksanaan Pelatihan e-Procurement
 
5. Pelayanan Bidding Room
 
a.

Deskripsi:

Merupakan pelayanan yang diberikan kepada pengguna sistem, terutama diperuntukan kepada penyedia, yaitu  berupa pemberian layanan kemudahan dalam mendownload dan mengupload dokumen di biiding room, seandainya mengalami kendala dalam koneksi jaringan internet yang dimiliki, atau ingin memperoleh kecepatan akses dalam mendownload dan mengupload dokumen. Infrastruktur jaringan di  bidding room, terkoneksi  dengan  server LPSE Kementerian Keuangan melalui jaringan intranet (VPN-IP), sehingga dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam akses pengiriman dokumen e-Procurement

b.

Pihak yang Dilayani/Stakeholder:

1) Terutama bagi Penyedia barang/jasa;
2) Panitia di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga yang mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen.
c.

Janji Layanan:

1) Penyediaan kemudahan penggunaan fasilitas bidding room sesuai  jam layanan (setiap hari kerja  jam  08.00 s.d 15.00)
2) tidak ada biaya atas jasa pelayanan;
d.

Prosedur Kegiatan

1) Awal : Penyedia   mengisi   formulir  penggunaan bidding room (upload/download dokumen), kemudian menyerahkannya kepada Petugas Frontdesk LPSE;
2) Akhir : Setelah selesai menggunakan fasilitas bidding room, penyedia mengembalikan formulir tersebut kepada Petugas Front Desk LPSE untuk dicatat dan dibukukan
 
e.

Keluaran/Hasil (output):

Penggunaan fasilitas bidding room sesuai jam layanan

   

Untuk mendapatkan Layanan e-Procurement tersebut, pengguna sistem dapat menghubungi Helpdesk Pusat LPSE, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dengan alamat :

Kementerian Keuangan RI,
Gedung Djuanda I Lantai 2 (Mezanin),
Jl. DR. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710
Telp. : (021) 29225922
  (021) 3512219
Email : lpse@depkeu.go.id

atau 

LPSE Kementerian Keuangan di daerah terdekat di bawah ini :

6.

Unit Layanan di daerah

Unit LPSE Kementerian Keuangan di daerah :

1.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Banten
Kanwil DJKN Serang, Jl. Dipenogoro No.9-11 Serang,
Telp. (0254) 210103

2.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Barat
GKN Bandung, Jl. Asia Afrika No.114 Bandung,
Telp.(022) 4241467 – 4230129

3.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah
GKN Semarang I, Jl. Pemuda No.9, Semarang,
Telp. (024) 3514782, 3540815

4.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah D.I. Yogyakarta
GKN Yogyakarta, Jl. Kesumanegara No.9, Yogyakarta,
Telp. (0274) 512304 – 562375

5.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Timur
GKN Surabaya II, Jl. Dinoyo No, 111, Surabaya,
Telp. (031) 5615384, 5615388

6.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Bali
GKN Denpasar, Jl. Dr. Kusuma Atmadja, Renon Denpasar,
Telp.(0361) 235064

7.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Nusa Tenggara Barat
KPKNL Mataram, Jl.Pendidikan No.24 Mataram,
Telp.(0370) 622286,632854,631655

8.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Nusa Tenggara Timur
GKN Kupang, Jl. El Tari II Walikota Baru, Kupang,
Telp.(0380) 823536, 833432

9.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Aceh
GKN Banda Aceh, Jl.Tengku  Cik Di Tiro,Banda Aceh,
Telp.(0651) 31081

10.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Utara
GKN Medan, Jl.P.Dipenogoro No.30 A Medan,
Telp. (061) 4524609

11.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Selatan
GKN Palembang, Jl. Kapten A.Rivai No.4 Palembang, 
Telp. (0711) 362132

12.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Kepulauan Riau
KPKNL Batam, Jl.Engku Putri Batam-Center, Batam,
Telp.(0778) 469824, 469825

13.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah  Kalimantan Selatan
KPKNL Banjarmasin, Jl.Pramuka No.7 Banjarmasin 70249,
Telp.(0511) 4281286

14.

 LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Barat
Balai Diklat keuangan Pontianak, Telp.(0561) 760229

15.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Timur
GKN Balikpapan, Jl. Jenderal A.Yani No.28 Balikpapan, Telp.(0542) 427269

16.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Selatan
GKN Makassar II, Jl. Urip Sumohardjo Km.4 Makassar, Telp.(0411) 425244, 425245

17.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Gorontalo
KPKNL Gorontalo, Jl. Kartini No.17 Gorontalo, Telp.(0435) 824802

18.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Utara
GKN Manado, Jl. Bethesda No.6-8  Manado, Telp.(0431) 851522

19.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Maluku
GKN Ambon, Jl. Raya Pattimura No.18 Ambon, Telp.(0911) 344355

20.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Papua
GKN Jayapura, Jl. A.Yani No.8 Jayapura,                 Telp.(0967) 521713,537106

21.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Barat
KPPN Padang, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.79 Padang,
Telp. (0751) 27676, 21707, 27432

22.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Riau
Kanwil DJP Riau dan Kepri , Jl. Jend. Sudirman No.247 Pekan Baru

23.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Jambi
Kanwil Ditjen PBN Jambi, Jl.Mayjend Yoesoef  Singedikane No.45 Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 669528, 668802

24.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Bengkulu
Kanwil Ditjen PBN Bengkulu , Jl. Adam Malik KM.8 Bengkulu, Telp.(0736) 345237

25.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Lampung
Kanwil Ditjen PBN Lampung, Jl. Cut Mutia No. 23 A Lampung (0721) 471308

26.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Bangka Belitung
Kanwil Ditjen PBN Bangka Belitung, Jl. Sungai Selan No.91 Pangkal Pinang, Telp.(0717) 433425, 422820

27.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Tengah
KPPN Palangkaraya, Jl. Kapten P. Tendean No.4 Palangkaraya Kalteng 73112

28.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Tengah
KPKNL Palu, Jl. Prof.Moh.yamin No.55 Palu

29.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Tenggara
KPKNL Kendari, Jl. Made Sabara No.6 Kendari

30.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Barat
GKN Mamuju, Jl. Ahmad Yani  No.14 Mamuju, Telp. (0426) 21279

31.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Maluku Utara
KPPN Ternate, Jl. Yos Sudarso No.6 Ternate , Telp.(0921) 21655,21246,21573,21495

32.

LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Papua Barat
GKN Sorong, Jl. Basuki rachmat Km7 Sorong

>> Berita
Pusat LPSE Gelar Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah TA 2014
Sekretaris Jenderal Buka Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Tahun 2014
Sekretaris Jenderal Lantik 97 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal
 
>> Pengumuman
HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ANGGARAN PROGRAM SOSIALlSASI/PUBLlKASI, IKLAN/PROMOSI DAN KAMPANYE DI KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK
Sosialisasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
Tata Cara Pengisian SPT dengan Menggunakan Aplikasi E-Filing
 
>> Peraturan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-11/MK.1/2013 tentang Survei Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
 
>> Agenda
Rapat Kerja Pengadilan Pajak
Pembinaan Teknis dan Etika Peradilan oleh MA
copyright 2011 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal |
plug-in yang dibutuhkan Adobe Reader
Peta Situs | Hubungi KamiLegal