header
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Pembinaan/Bimbingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan
  1. Pengembangan Strategi & Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Pengembangan strategi dan kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan c.q. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan berkerja sama dengan pihak-pihak terkait. Langkah yang diambil Biro Perlengkapan c.q. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan kaitannya dengan pengembangan strategi dan kebijakan adalah melaksanakan Forum Group Discussion dengan pihak-pihak terkait


  2. Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi secara luas kepada seluruh unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai segala hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


  3. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada para pegawai unit-unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa agar mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pengadaan di unit kerjanya masing-masing sekaligus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa. Dalam kegiatan ini pegawai/pejabat Biro Perlengkapan yang telah memenuhi persyaratan keahlian pengadaan barang/jasa, serta berbekal pengalaman di lapangan, maka pegawai/pejabat Biro Perlengkapan yang menjadi tenaga pengajar/narasumber ke daerah-daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.


  4. Ujian Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bekerjasama dg LKPP)

    Ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa. Sertifikasi ini merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap PNS yang akan menjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP)/panitia/pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam kegiatan ini Biro Perlengkapan berlaku sebagai koordinator serta fasilitator pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa. Sedangkan soal ujian dan pemrosesan data ujian dilaksanakan langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).


  5. Pembinaan dan Bimbingan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

    Kegiatan ini adalah merupakan suatu action plan untuk menjalankan amanah Perpres 54 tahun 2010, yang mengamanahkan kepada keseluruhan Kementerian untuk membentuk ULP paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. Pembinaan dan bimbingan meliputi antara lain bimbingan pembentukan ULP, pembinaan SDM ULP serta pengembangan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP, dll


  6. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan mempunyai fungsi melakukan analisis dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 115 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 dimana dalam pasal tersebut disebutkan “Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP”. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar proses pengadaan barang/jasa termonitor dan pada akhirnya dapat dievaluasi sehingga segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dapat terinventarisir sebelumnya dan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan atas ”Procurement Plan” yang diawal tahun telah disampaikan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian pada setiap triwulan dan semester dievaluasi dengan membandingkan antara ”rencana pengadaan” dengan ”laporan realisasi pengadaan” yang dikirimkan ke Bagian Pengadaan.


>> Berita
Pusat LPSE Gelar Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah TA 2014
Sekretaris Jenderal Buka Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Tahun 2014
Sekretaris Jenderal Lantik 97 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal
 
>> Pengumuman
HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ANGGARAN PROGRAM SOSIALlSASI/PUBLlKASI, IKLAN/PROMOSI DAN KAMPANYE DI KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK
Sosialisasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
Tata Cara Pengisian SPT dengan Menggunakan Aplikasi E-Filing
 
>> Peraturan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-11/MK.1/2013 tentang Survei Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
 
>> Agenda
Rapat Kerja Pengadilan Pajak
Pembinaan Teknis dan Etika Peradilan oleh MA
copyright 2011 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal |
plug-in yang dibutuhkan Adobe Reader
Peta Situs | Hubungi KamiLegal