header
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Profil Gedung Keuangan Negara

Kementerian Keuangan memiliki 20 (dua puluh) Gedung Keuangan Negara (GKN) yang tersebar di 16 (enam belas) ibukota propinsi dan 4 (empat) ibukota kabupaten/kota.

Seluruh GKN tersebut secara administratif berada di bawah koordinasi unit Sekretariat Jenderal, dan pembinaannya selama ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan. Sedangkan untuk pengelolaan GKN di daerah, telah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/KMK.01/1983 tanggal 7 Februari 1983 tentang Kedudukan, Tugas/Kewajiban dan Tanggung Jawab Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan dan Kepala Rumah Tangga GKN. Dalam bab IV Pasal 12 s.d. 14 beserta penjelasannya, ditetapkan antara lain :

a. Kepala Rumah Tangga GKN ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari Pejabat dalam lingkungan Kementerian Keuangan yang berkantor di GKN, atas usul Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan;
b. Kepala Rumah Tangga GKN bukan merupakan jabatan/organisasi struktural;
c. Kepala Rumah Tangga GKN diberi wewenang pengelolaan anggaran perawatan GKN, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan secara hierarkhis melalui Kepala Perwakilan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
d. Kepala Rumah Tangga GKN bertanggungjawab atas perawatan dan pemeliharaan umum kebersihan, saniter, keamanan dan ketertiban lingkungan GKN;
e. Kepala Rumah Tangga GKN diwajibkan bekerjasama dengan Kepala Perwakilan dan para Kepala Kantor dalam menentukan kebijaksanaan pokok dan pengawasan pengelolaan dan pemeliharaan GKN.
>> Berita
Pusat LPSE Gelar Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah TA 2014
Sekretaris Jenderal Buka Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Tahun 2014
Sekretaris Jenderal Lantik 97 Pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal
 
>> Pengumuman
HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ANGGARAN PROGRAM SOSIALlSASI/PUBLlKASI, IKLAN/PROMOSI DAN KAMPANYE DI KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK
Sosialisasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
Tata Cara Pengisian SPT dengan Menggunakan Aplikasi E-Filing
 
>> Peraturan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-11/MK.1/2013 tentang Survei Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
 
>> Agenda
Rapat Kerja Pengadilan Pajak
Pembinaan Teknis dan Etika Peradilan oleh MA
copyright 2011 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal |
plug-in yang dibutuhkan Adobe Reader
Peta Situs | Hubungi KamiLegal