Website SETJEN DEPKEU

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi

Strategi

Fungsi

Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan.

Visi

Menjadi pusat pelayanan komunikasi publik di bidang keuangan dan kekayaan negara serta menjadi pembangun citra positif tentang Departemen Keuangan.

Tugas

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme penyusunan strategi komunikasi publik dan pelayanan informasi di bidang keuangan dan kekayaan negara;

Memberdayakan sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana, menyempurnakan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas serta, meningkatkan semangat kerja;

Deskripsi

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunanan program komunikasi publik, mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, melaksanakan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan mengelola opini publik dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program komunikasi publik secara terpadu dan berkelanjutan;
Penyebarluasan langkah dan kebijakan fiskal serta hasil pelaksanaannya kepada publik;
Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan bidang keuangan;
Pemantauan, analisis dan rekomendasi perkembangan opini publik;
Evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan fiskal dan peningkatan partisipasi publik;
Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan Negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga Negara, lembaga pemerintah organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi;
Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak, media elektronik, dan media asing;
Koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
Penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan call center.

Deskripsi

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

koordinasi kegiatan Departemen Keuangan
penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan
penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Deskripsi

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, rencana strategik, dan rencana kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Departemen, penyusunan anggaran Departemen, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Departemen, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Departemen, serta perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators di lingkungan Departemen Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek Departemen serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya
penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen
pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Departemen
pelaksanaan akuntansi anggaran Departemen serta pelaporan keuangan Departemen
perencanaan, monitoring, dan evaluasi Key Performance Indicators di lingkungan Departemen Keuangan
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Deskripsi

Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Departemen Keuangan
pengembangan sumber daya manusia Departemen Keuangan
pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Keuangan
pengelolaan naskah dan dokumen pegawai di lingkungan Departemen Keuangan
penyelesaian mutasi pangkat dan pensiun pegawai di lingkungan Departemen Keuangan
penyiapan koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian, pemberhentian pegawai, penyelesaian administrasi umum, dan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

Deskripsi

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

analisis dan penyusunan serta penyiapan pembinaan administrasi rencana kebutuhan perlengkapan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen
penyiapan pembinaan administrasi pengadaan Departemen, layanan pengadaan secara elektronik departemen serta pelaksanaan pengadaan Sekretariat Jenderal dan Departemen
pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal, serta penyiapan pembinaan administrasi penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Departemen
penyiapan pembinaan administrasi dan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Deskripsi

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi
pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Deskripsi

Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Departemen.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai
perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak
perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum
perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang
perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang jasa keuangan dan perjanjian
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Deskripsi

Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Departemen dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Departemen.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Departemen dan kearsipan serta tata usaha perjalanan dinas Kantor Pusat Departemen Keuangan
pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri serta urusan protokol dan akomodasi
pelaksanaan urusan perawatan dan kebersihan gedung, penyimpanan dan pendistribusian barang, perawatan pegawai, serta melaksanakan keamanan dalam
pelaksanaan urusan administrasi gaji dan tunjangan pegawai, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, penatausahaan barang milik negara, pencetakan, penggandaan, reproduksi, serta pelaksanaan dan penatausahaan pembayaran
pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan, barang milik Negara, pemeliharaan instalasi, pengelolaan kendaraan dinas, serta urusan persandian dan pengelolaan telekomunikasi
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Deskripsi

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Departemen, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional dan Arbitrase.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen
penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Deskripsi

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pushaka mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Departemen, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya
pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara
pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan
pelaksanaan pengelolaan indikator kinerja utama Departemen Keuangan
pelaksanaan administrasi Pusat.

Deskripsi

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan Departemen Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi:

penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan
pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Departemen Keuangan serta Kementerian/Lembaga /Komisi
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Departemen Keuangan
pelaksanaan administrasi Pusat.

Deskripsi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 Pusintek mempunyai tugas: Melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusintek menyelenggarakan fungsi:

pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan;
pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu di lingkungan Departemen Keuangan;
pertukaran, integrasi, dan pengelolaan data serta pengelolaan bank data Departemen Keuangan;
pengadministrasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Departemen Keuangan;
pelaksanaan administrasi Pusintek.

Deskripsi

Tugas Pusat Investasi Pemerintah adalah melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, PIP menyelenggarakan fungsi:

Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
Penyusunan rencana strategi bisnis;
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
Penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat;
Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan;
Pemeriksaan intern atas pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan;
Pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah;
Pelaksanaan urusan umum.

Deskripsi

Memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Pengadilan Pajak Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga
Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan
Penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan
Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak
Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak
Pengolahan data dan pelayanan informasi
Pelayanan administrasi persiapan persidangan
Pelayanan administrasi persidangan
Pelayanan administrasi penyeselaian.

Deskripsi

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai adalah suatu unit dibawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, yang melaksanakan tugas selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai menyelenggarakan fungsi:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tanggal 6 Februari 1996 tentang Jasa Penilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.01/2006 tanggal 6 November 2006.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2006 Tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Keputusan Dan Atau Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.01/2006 Tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai, Dan Direktorat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai Dalam Keputusan Menteri Keuangan Yang Mengatur Jasa Akuntan Publik Dan Penilai .

Biro Humas Gedung E Lantai 11
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710
Kotak Pos 21

+62.21.3500849,

+62.21.3846663

+62.21.3845724

helpdesk@depkeu.go.id

Sekretariat Jendral Gedung E (Gedung Juanda I) Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1

(021) 344.9230 ,

(021) 384.0651

(02?) 3844784

helpdesk@depkeu.go.id

Biro Perencanaan Keuangan Gedung E (Gedung Juanda I) lantai 8
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 381.2337

(021) 385.2146

helpdesk@depkeu.go.id

Biro SDM Gedung E (gedung Juanda I) lantai 19
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 344.9230 ,

(021) 3812258

(021) 381.2727

helpdesk@depkeu.go.id

Biro Perlengkapan Gedung F (gedung Juanda II) lantai 15
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 344.9230 ,

(021) 344.1159

(021) 3844783

helpdesk@depkeu.go.id

Biro Organta Gedung E lantai 16
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 384.6995

(021) 384.6995

helpdesk@depkeu.go.id

Biro Hukum Gedung E lantai 14
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 381.3857

(021) 381.1914

helpdesk@depkeu.go.id

Biro Umum

Gedung E Lantai 3
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 344.9230

(021) 344.1076

(021) 345.3710

helpdesk@depkeu.go.id

Biro Bantuan Hukum Gedung E Lantai 15
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 3862539,

(021) 3862407

helpdesk@depkeu.go.id

Pusat Informasi & Teknologi Keuangan Gedung PAIK (Gedung Syafrudin Prawiranegara) Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

(021) 344.9230 ,

(021) 3846518

(021) 3451231

helpdesk@depkeu.go.id

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Gedung E (Gedung Juanda I) Lantai 6
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 3843237,

(021) 3843237

helpdesk@depkeu.go.id

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Gedung E (Gedung Juanda I) Lantai 5
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 3503892,

(021) 3517020

helpdesk@depkeu.go.id

Pusat Investasi Pemerintah Gedung E (Gedung Juanda I) Lantai 18
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710
Kotak Pos 21

(021) 3861479,

(021) 3861479

helpdesk@depkeu.go.id

Sekretariat Pengadilan Pajak Gedung “D” (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 5
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 343.57214,

(021) 350.6102

helpdesk@depkeu.go.id

Wakil Sekretariat Pengadilan Pajak Gedung “D” (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 5
Jl.Dr.Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

(021) 343.57214 ,

(021) 350.6102

helpdesk@depkeu.go.id

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Gedung Induk Lt.2
Jl. Lap. Banteng Timur No.2-4

helpdesk@depkeu.go.id